Narasi mengenai Revolusi Indonesia (1945–1949) seringkali didominasi oleh narasi sosok heroik tentara. Atau aksi retorik Sukarno. Sering juga soal kepiawaian diplomasi politisi muda di meja-meja perundingan. Kenyataan kisah di lapangan sebenarnya jauh lebih beragam dan berdarah; revolusi tidaklah tunggal, ia punya punya banyak bentuk (multiple revolutions). Motif seorang individu atau kelompok untuk terlibat dalam perkelahian, peperangan, dan intrik bukan cuma soal mengusir penjajah dan mememangkan ideologi nasionalisme. Dalam konteks lokal, motif tergantung sejarah lokalnya masing-masing.
Satu episode dalam sejarah revolusi Indonesia yang sangat patut dipelajari adalah konflik horizontal yang terjadi di Polombangkeng, Sulawesi Selatan. Di sana, peperangan mengakar ke dalam dendam sejarah dan perebutan kekuasaan tradisional yang sempat dikebiri oleh sistem kolonial. Menariknya, perebutan kekuasaan ini diwarnai, dengan warna gelap, oleh aliansi antara bangsawan dan gembong bandit yang dikenal sebagai toloq. Sejawaran Ahmad Taufiq dengan bernas menggambarkan episode ini dalam artikelnya berjudul “Polombangkeng, South Sulawesi: The Contest for Authority, 1945-1949,” bagian dari buku Revolutionary World: Local Perspectives and Dynamics During the Indonesian Independence War, 1945-1949.
Kelahiran Dunia Hitam Bajeng
Secara geografis, Polombangkeng adalah bentang alam yang kontras. Wilayah baratnya didominasi hamparan sawah luas yang selama berabad-abad menjadi lumbung beras utama bagi Kerajaan Gowa-Tallo, sementara wilayah timurnya adalah hutan lebat berbukit yang membentang hingga kaki Gunung Lompobattang. Sebelum dianeksasi oleh Gowa pada abad ke-16, wilayah ini adalah Kerajaan Bajeng yang berdaulat. Ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda mengambil alih administrasi pasca-runtuhnya Gowa, mereka menyatukan wilayah-wilayah ini menjadi satu distrik bernama Polombangkeng. Ahmad Taufik menjelaskan bahwa penyatuan paksa ini meninggalkan bara dalam sekam, karena memicu persaingan sengit antara kelompok ana’ Bajeng yang merasa paling berhak atas takhta, dengan klan bangsawan tambahan seperti Lassang yang dianggap sebagai “orang luar”.
Dalam analisis historisnya, Ahmad Taufik menolak pandangan bahwa perbanditan di Polombangkeng adalah sisa-sisa keterbelakangan feodal. Ia justru membuktikan bahwa maraknya aksi kriminalitas di wilayah ini merupakan dampak langsung dari rusaknya tatanan sosial akibat birokratisasi kolonial Belanda pada abad ke-19. Kebijakan Belanda yang memangkas hak-hak istimewa dan pendapatan para kepala adat (gallarang) melahirkan rasa frustrasi sosial yang mendalam. Sebagai bentuk pembangkangan pasif terhadap Batavia, para pejabat adat yang terpinggirkan ini mulai melindungi, memelihara, bahkan mengorganisasi jaringan perampok bersenjata. Ahmad memperlihatkan bagaimana relasi mutualistik ini bekerja: para bandit menjaga wibawa sang bangsawan pelindung, sementara sang bangsawan memastikan para bandit ini aman dari jangkauan hukum kolonial.
Legenda i Toloq Daeng Magassing
Toloq punya makna yang ambivalen. Di satu sisi ia dicap sebagai kriminal, namun di sisi lain ia dihormati setengah mati sebagai pelindung kaum lemah yang memiliki keberanian luar biasa untuk melanggar hukum demi menegakkan keadilannya sendiri. Ahmad Taufik, dalam artikelnya, menghidupkan kembali ingatan kita pada sosok legendaris i Toloq Daeng Magassing, yang pada tahun 1908 memimpin kelompok bandit berisi empat puluh perampok bersenjata (paggora patampuloa) di pedalaman Gowa dan Takalar. Melalui lagu-lagu tradisional sinrilik, nama Daeng Magassing diabadikan sebagai simbol resistensi rakyat terhadap penindasan pajak kolonial.
Pemerintah Belanda kewalahan menghadapi taktik gerilya kelompok ini. Belanda bahkan harus menawarkan sayembara besar dan memanfaatkan konflik antarklan bangsawan untuk bisa menjebak Daeng Magassing hingga tewas tertembak pada tahun 1915. Eksekusi brutal tersebut diikuti oleh pembersihan politik di mana para bangsawan pendukung bandit, termasuk Regent Polombangkeng Tikolla Daeng Maleo, dibuang ke Aceh dan Jawa.
Ketika Jepang mendarat pada 1942, klan bangsawan yang sempat terbuang ini kembali ke tanah air dengan dendam membara terhadap siapa saja yang dahulu mengkhianati mereka demi bekerja sama dengan Belanda. Di sinilah, Pajonga Daeng Ngalle, yang memegang takhta Karaeng sejak 1928, mulai merapatkan barisan keluarganya dengan menyingkirkan para kolaborator Belanda dari jabatan-jabatan adat penting di Polombangkeng.
Pecahnya Aliansi di Palleko
Proklamasi kemerdekaan Agustus 1945 mulanya disambut hangat oleh seluruh faksi di Polombangkeng. Namun, aliansi ini tidak berumur panjang. Ahmad Taufik mencatat sebuah detail penting mengenai pecahnya kerja sama politik lokal akibat masalah harga diri aristokratis.
Ketika organisasi Penunjang Republik Indonesia (PRI) dibentuk di Takalar, Lemo Daeng Lira dari klan Lassang ditunjuk sebagai ketua, sementara Pajonga Daeng Ngalle hanya ditempatkan sebagai wakilnya. Bagi Pajonga, yang memimpin klan Bajeng yang agung, berada di bawah kendali seorang gallarang dari wilayah taklukan adalah sebuah penghinaan adat.
Hanya dalam waktu enam hari, Pajonga mengundurkan diri. Retakan ini berujung pada polarisasi wilayah yang ekstrem. Klan Lassang dan beberapa wilayah otonom lainnya memilih berkoalisi dengan NICA demi mengembalikan posisi mereka yang sempat disingkirkan oleh Pajonga. Sebaliknya, Pajonga mengumpulkan 150 bangsawan Bajeng di Palleko pada September 1945 untuk mendirikan Gerakan Muda Bajeng sebagai wadah perlawanan bersenjata.
Ahmad melukiskan ketegangan ideologis yang terjadi di dalam gerakan baru ini. Generasi tua menuntut perang suci yang dibarengi ritual penyembahan benda pusaka dan pengibaran bendera sutra kuno bergambar lipan (Jule’ julea). Sementara itu, generasi muda yang berpendidikan modern dan berafiliasi dengan Muhammadiyah menolak hal tersebut. Kompromi akhirnya tercapai dengan menempatkan generasi muda di tampuk pimpinan eksekutif seperti Ranggong Daeng Romo. Namun, demi menghadapi pertempuran fisik melawan militer Belanda yang modern, para bangsawan muda ini menyadari bahwa mereka membutuhkan kekuatan otot yang tidak dimiliki oleh anak-anak sekolah kota. Mereka pun berpaling pada dunia hitam pedalaman: toloq.
Para Algojo di Paggentungan
Di Paggentungan pada akhir September 1945, Ranggong Daeng Romo mengumpulkan para pemimpin bandit dari sepuluh penjuru hutan Polombangkeng. Pertemuan diatur secara ketat berdasarkan arah mata angin tradisional Bugis-Makassar. Ketika Ranggong melontarkan pertanyaan dingin mengenai siapa yang bersedia menjadi eksekutor perang, keheningan sempat mencekam ruangan. Suasana baru pecah saat Basullu Daeng Lawa, gembong perampok ditakuti dari Moncongkomba, mengangkat tangannya tinggi-tinggi.
Pertemuan malam itu melahirkan unit radikal yang dikenal sebagai “Algojo Polombangkeng”. Ahmad Taufik menggambarkan bagaimana para bandit ini bertransformasi menjadi polisi politik Republik yang brutal. Mereka mendirikan pos-pos penjagaan di penyeberangan sungai, merazia, menyiksa, dan membunuh siapa saja yang dicurigai sebagai mata-mata NICA. Kekerasan ini segera berubah menjadi spiral paranoid ketika Belanda mendirikan pos militer di Palleko pada Januari 1946. Basullu Daeng Lawa merazia desa-desa, membakar rumah kolaborator, dan merampas ribuan hewan ternak untuk logistik perang di hutan.
Pihak pro-Belanda segera merekrut jaringan toloq tandingan di bawah pimpinan Hamzah Daeng Tompo untuk meluncurkan aksi pembalasan yang tidak kalah kejamnya. Revolusi di Polombangkeng akhirnya berubah menjadi perang saudara horizontal yang memakan korban jiwa dari kedua belah pihak.
Laskar Lipan Bajeng dan Badai Westerling
Guna meredam kekacauan yang kian tidak terkendali, Pajonga Daeng Ngalle dan Ranggong Daeng Romo melebur gerakan gerilya mereka menjadi Laskar Lipan Bajeng pada April 1946. Laskar ini tumbuh pesat hingga mencapai belasan ribu anggota karena didukung penuh oleh keahlian para toloq dalam menguasai “jalur bandit”—rute rahasia kuno di kaki Gunung Lompobattang yang luput dari radar patroli Belanda. Jalur inilah yang digunakan untuk menyelundupkan logistik dan membangun komunikasi dengan laskar-laskar kota seperti Harimau Indonesia di Makassar.
Puncak tragedi kemanusiaan di Polombangkeng meletus ketika Belanda mengirimkan pasukan khusus (DST) di bawah komando Kapten Raymond Westerling. Dengan bantuan Lemo Daeng Lira—yang telah diangkat Belanda menjadi Karaeng Polombangkeng baru—DST mengisolasi total jalur logistik Laskar Lipan Bajeng. Kampung-kampung pendukung gerilya dibakar, dan penduduknya digiring ke kamp-kamp isolasi yang menderita kelaparan.
Hanya dalam hitungan bulan di awal tahun 1947, kekuatan Laskar Lipan Bajeng hancur lebur. Ranggong Daeng Romo gugur setelah memimpin puluhan kontak senjata yang melelahkan. Pajonga Daeng Ngalle terpaksa melarikan diri jauh ke dalam belantara hutan, berpindah-pindah dari satu gubuk ke gubuk lain demi menghindari kejaran senapan Westerling.
Rongga Sunyi Pascakemerdekaan
Penyerahan kedaulatan pada akhir tahun 1949 ternyata tidak serta-merta membawa kedamaian bagi rakyat Polombangkeng. Dendam kesumat akibat perang saudara horizontal selama bertahun-tahun telah tertanam terlalu dalam di sanubari masyarakat. Ketika para pejuang dibebaskan dari penjara pada tahun 1950, mereka mendapati ruang kekuasaan tradisional Pajonga Daeng Ngalle telah runtuh, sementara pemerintah Republik yang baru enggan memulihkan hak-hak istimewa keluarga besar mereka.
Frustrasi sosial ini melahirkan siklus kekerasan baru. Para mantan kombatan terpecah menjadi kelompok-kelompok bersenjata kecil yang loyal hanya kepada patron bangsawan masing-masing. Sepanjang dekade 1950-an, aksi penjarahan ternak, perampokan rumah-rumah bangsawan kaya, dan baku tembak di sepanjang jalan poros Gowa-Takalar tetap menjadi pemandangan sehari-hari. Sebagian dari para toloq ini memilih masuk kembali ke dalam hutan untuk bergabung dengan pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar, sementara sebagian lainnya memilih bertahan sebagai gembong kriminal lokal. Bagi para bandit ini, kedaulatan formal dari sebuah negara modern tidaklah banyak berarti. Mereka telah terbiasa hidup dalam perebutan kekuasaan dan identitas selama lebih dari satu abad. Bagi mereka, menembakkan senjata di bawah kegelapan malam adalah bentuk kemerdekaan sejati yang mereka pahami.