Fajar kesadaran baru Dunia Ketiga menyingsing di Bandung pada bulan April 1955. Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang diselenggarakan di kota pegunungan Jawa Barat tersebut bukan sekadar pertemuan diplomatik biasa, melainkan sebuah peristiwa yang menjadi representasi bagi solidaritas transnasional pascakolonial. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, bangsa-bangsa berwarna di Asia dan Afrika—yang selama berabad-abad dihisap kekayaannya dan dihinakan martabatnya oleh rasialisme kolonial Barat—berkumpul untuk merancang masa depan kolektif mereka sendiri.
Dalam tulisan Quah Say Jye yang berjudul An Anatomy of Worldmaking: Sukarno and Anticolonialism from Post-Bandung Indonesia, Di Bandung, Presiden Indonesia Soekarno mengartikulasikan sebuah kekuatan baru yang ia sebut sebagai “Moral Violence of Nations”(Kekerasan Moral Bangsa-Bangsa). Konsep ini didesain sebagai senjata diskursif untuk menekan ancaman perang nuklir yang membayangi Perang Dingin. Namun, ketika batas-bantuan moralitas menemui jalan buntu di hadapan kebebalan hukum internasional dan keras kepala kekuatan imperialis, poros perjuangan anti-kolonial ini mengalami radikalisasi yang tidak terelakkan.
Estafet perlawanan itu kemudian beralih dari meja diplomasi Bandung yang damai menuju militansi bersenjata Konferensi Trikontinental di Havana, Kuba, pada tahun 1966. Di sanalah gerakan anti-imperialisme Indonesia menemukan jembatan historis dan ideologisnya dengan perjuangan rakyat Afrika di Tanjung Verde (Cape Verde) yang dipimpin oleh sang pemikir revolusioner, Amílcar Cabral. Sayangnya, impian besar dekolonisasi struktural ini harus dibayar mahal oleh jutaan nyawa rakyat di Selatan yang hancur di ujung ‘peluru Washington’, dalam istilah yang digunakan oleh Vijay Prashad pada bukunya Washington Bullets.
Bandung 1955: Peletakan Batu Pertama Solidaritas Selatan dan Senjata “Moral Violence”
Pada pembukaan KAA 1955, Soekarno berdiri di hadapan perwakilan dari 29 negara yang mewakili lebih dari separuh populasi dunia, sekitar 1,4 miliar jiwa pada masa itu. Soekarno sangat menyadari bahwa secara materiil dan militer, bangsa-bangsa Asia dan Afrika tidak memiliki daya tawar yang sebanding dengan dua raksasa Perang Dingin. Namun, ia mengajukan tesis radikal bahwa kekuatan moral dan spiritual dari massa rakyat yang tertindas dapat diorganisasikan menjadi kekuatan politik global untuk mendikte perdamaian dunia.
“Kekerasan Moral” dalam pemikiran Soekarno bukanlah agresi fisik, melainkan pengerahan argumen etis dan opini publik global untuk memaksa minoritas negara Barat yang mendominasi dunia agar menghentikan imperialisme mereka. KAA Bandung melahirkan Dasa Sila Bandung yang menjunjung tinggi kedaulatan, integritas teritorial, dan “koeksistensi damai” (peaceful coexistence) sebagai norma internasional baru. Bagi Soekarno, dekolonisasi bukanlah proses yang selesai hanya dengan proklamasi kemerdekaan formal bendera (flag freedom), melainkan perjuangan berkelanjutan untuk membongkar fondasi sistemik dari tatanan dunia kolonial.
Dari Koeksistensi Damai ke NEFO/OLDFO: Radikalisasi Dekolonisasi Struktural
Namun, optimisme awal dari “Semangat Bandung” segera berbenturan dengan realitas geopolitik yang keras. Kegagalan PBB dalam memfasilitasi integrasi damai Irian Barat ke dalam pangkuan Indonesia hingga akhir tahun 1950-an menjadi titik balik krusial bagi kesabaran diplomatik Soekarno. Soekarno melihat bahwa PBB tidak lebih dari sekadar instrumen hukum yang dikonfigurasi untuk mereproduksi hierarki kekuasaan kolonial warisan Barat. Pada Sidang Umum PBB tahun 1960, ia menyampaikan pidato bersejarah “To Build the World Anew”, yang menyerukan rekonstruksi radikal Piagam PBB berdasarkan asas-asas Pancasila.
Memasuki tahun 1961, saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi pertama Gerakan Non-Blok (GNB) di Beograd, Yugoslavia, Soekarno mulai meredefinisi hakikat nonblok. Berbeda dengan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru yang memandang nonblok secara moderat sebagai upaya mencari posisi aman sebagai “penyangga” (buffer-state) di tengah konflik nuklir Timur-Barat, Soekarno mengajukan perspektif North-South yang militan. Menurut Soekarno nonblok berarti komitmen aktif pada cita-cita luhur kemerdekaan, perdamaian abadi, serta kebebasan untuk merdeka.
Soekarno membagi dunia ke dalam oposisi biner baru. NEFO (New Emerging Forces) yakni kekuatan-kekuatan progresif Selatan yang menuntut keadilan, kemerdekaan penuh, dan kesetaraan internasional. Dan berdiri diseberangnya OLDFO (Old Established Forces) sebagai kekuatan-kekuatan imperialis Barat yang bertekad mempertahankan hak istimewa dan dominasi kapitalis mereka. Di bawah bendera NEFO, Soekarno berupaya mewujudkan “dekolonisasi struktural” di luar sistem PBB yang telah terkooptasi.
Ketika Indonesia dikeluarkan dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) karena menolak memberikan visa kepada Taiwan dan Israel atas dasar solidaritas anti-kolonial, Soekarno menyelenggarakan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) pada tahun 1963 sebagai tandingan Olimpiade yang secara eksplisit bermuatan politis dan emansipatif. Puncaknya, Soekarno mengumumkan keluarnya Indonesia dari PBB pada tahun 1965 dan merencanakan pendirian CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) sebagai wadah alternatif global yang bersih dari pengaruh OLDFO.
Amílcar Cabral dan Cape Verde: Jembatan Ideologis di Panggung Trikontinental
Gagasan radikal Soekarno mengenai pertarungan tanpa kompromi antara NEFO dan OLDFO menemukan gema dan kelanjutannya dalam Konferensi Trikontinental yang diselenggarakan di Havana, Kuba, pada Januari 1966. Forum raksasa ini tidak lagi sekadar mengumpulkan kepala negara moderat, melainkan merangkul berbagai gerakan pembebasan nasional yang sedang bertempur di hutan-hutan Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Trikontinental menyatukan garis perjuangan radikal dari “Cape Verde hingga Vietnam” dalam sebuah front anti-imperialisme global yang agresif.
Di panggung Havana ini, suara paling jernih dan berpengaruh dari benua Afrika datang dari Amílcar Cabral, pendiri PAIGC (Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde). Cabral, seorang insinyur agronomi dan pemikir Marxis revolusioner, memimpin perjuangan kemerdekaan rakyat Guinea-Bissau dan Tanjung Verde (Cape Verde) melawan cengkeraman kolonialisme fasis Portugis sejak tahun 1956. Seperti halnya Soekarno yang melihat ketidakberdayaan bujukan moral murni di PBB, Cabral sampai pada kesimpulan historis bahwa kolonialisme hanya dapat dihancurkan lewat aksi fisik yang setara. Dalam pidatonya yang monumental di Trikontinental, Cabral menyintesiskan sikap militan NEFO dengan menegaskan bahwa dengan hanya mencaci tidak akan mengeliminir imperialisme. Perjuangan akan dilakukan bahkan jika harus angkat senjata sekalipun.
Bagi Cabral dan PAIGC, angkat senjata bukanlah pilihan romantis yang dicari-cari, melainkan sebuah kebutuhan defensif yang mutlak akibat kebrutalan kolonial Portugis. Pada tahun 1959, pasukan Portugis membantai 50 pekerja pelabuhan yang mogok makan secara damai di dermaga Pijiguiti, Guinea-Bissau. Pembantaian berdarah ini menutup semua ruang bagi perjuangan legal-konstitusional, memaksa gerakan pembebasan nasional di Cape Verde untuk mengorganisasikan perang gerilya semesta dari tahun 1961 hingga meraih kemenangan pada tahun 1974. Kekerasan revolusioner ini, menurut Cabral, adalah satu-satunya jawaban logis untuk menandingi “kekerasan permanen” yang dilakukan oleh agen-agen imperialisme global.
Ada benang merah ideologis yang sangat kuat yang menghubungkan Soekarno dan Cabral. Keduanya menolak konsep bahwa kemerdekaan sekadar penyerahan dokumen administratif oleh penjajah. Mereka melihat bahwa imperialisme adalah struktur ekonomi global yang terintegrasi, yang dirancang untuk terus menghisap kekayaan alam dan tenaga kerja Selatan demi kemakmuran kapitalis Barat.
Peluru Washington dan Penghancuran Sistematis Proyek Dunia Ketiga
Eksperimen revolusioner dan dekolonisasi struktural yang diusung oleh Indonesia dan Cape Verde ini tentu saja dipandang sebagai ancaman eksistensial yang mengerikan oleh Washington dan sekutu Barat-nya. Menurut Prashad dalam bukunya, untuk menjaga “kebebasan” operasi perusahaan transnasional dan dominasi pasar bebas global, Amerika Serikat mengerahkan instrumen intervensi yang paling mematikan melalui CIA dan sekutunya yakni pembunuhan terencana, sabotase ekonomi, perang asimetris, dan kudeta militer.
Di Indonesia, radikalisasi Soekarno dan kedekatan politiknya dengan kekuatan kiri domestik berujung pada kehancuran tragis proyek NEFO pada tahun 1965. Melalui serangkaian operasi intelijen terselubung dan manipulasi informasi, militer sayap kanan di bawah pimpinan Jenderal Suharto meluncurkan kudeta merangkak yang diikuti dengan salah satu aksi pembersihan politik (pogrom) paling mengerikan di abad ke-20. Lebih dari setengah juta hingga satu juta simpatisan kiri, aktivis serikat buruh, dan petani tak berdosa dibantai secara keji. Dokumen sejarah mengungkap bahwa kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta secara aktif mendukung pembantaian ini dengan menyerahkan draf “daftar kematian” (death lists) berisi sedikitnya 5.000 nama pemimpin dan kader komunis kepada militer Indonesia untuk dieksekusi. Duta Besar AS Marshall Green memantau jalannya transisi berdarah ini dengan kepuasan dingin, sementara sekutunya seperti Australia secara terbuka bersorak atas hancurnya kekuatan kiri di Indonesia.
Tragedi yang sama juga menghantam perjuangan rakyat Cape Verde. Pada Januari 1973, hanya delapan bulan sebelum kemerdekaan resmi negaranya tercapai, Amílcar Cabral dibunuh secara kejam oleh agen-agen yang disusupkan oleh intelijen Portugis dan didukung oleh kekuatan imperialis Barat. Pembunuhan Cabral adalah bagian dari kampanye politis terencana global untuk memotong kepala kepemimpinan rakyat di Selatan. Sebagaimana ditulis oleh sejarawan Vijay Prashad, harga termahal dari setiap peluru pembunuh yang dilepaskan oleh Washington tidak dihitung dalam dollar, melainkan dibayar oleh hilangnya pemimpin-pemimpin lokal terbaik yang tumbuh dari rahim perjuangan rakyat miskin.
Meskipun demikian, benih perjuangan yang disebarkan dari Bandung hingga Havana tidak sepenuhnya mati. Kemenangan militer gerilyawan PAIGC di Cape Verde, Guinea-Bissau, Angola, dan Mozambik pada akhirnya melemahkan rezim fasis Estado Novo di Portugal itu sendiri, memicu Revolusi Bunga Anyelir (Carnation Revolution) pada tahun 1974 yang mengembalikan demokrasi ke Lisbon.